Minggu, 30 Januari 2011

Masalah Per" FILM"an


Posts filed under 'Masalah Perfilman'

Kode Etik tak Cukup Tangani Iklan di Televisi


Keluhan masyarakat terhadap besarnya jumlah iklan pada tayangan di televisi yang mengganggu kenyamanan saat menonton, terutama di acara prime time, tidak pernah ditanggapi oleh pihak DPR dan para aparat yang terkait.
Hal tersebut diungkapkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tini Hadad, ketika dihubungi Warta Kota melalui telepon, Jumat (21/12).
Pihak YLKI, menurutnya, sudah sering mengangkat persoalan ini ke meja diskusi. Tapi ini pun terhenti pada paparan wacana. Telah lama juga –semenjak Departemen Penerangan masih berdiri –YLKI mengusulkan ke DPR agar dibentuk undang-undang periklanan, termasuk untuk mengatur praktek-praktek iklan di media cetak dan elektronik. Tapi hasilnya sampai sekarang, imbuh Tini, nihil.
“Pihak stasiun televisi tahu benar bagaimana memanfaatkan prime time, dan prinsip mereka, kalau penonton nggak suka akan banyaknya iklan di tayangan tersebut, silakan take it or leave it,” tuturnya.
Selama ini, pihak asosiasi periklanan hanya menerapkan kode etik untuk menetapkan batas tayangan iklan sebesar 30 persen. Dan menurut Tini, itu saja tidak cukup karena pada kenyataannya, ketetapan tersebut banyak dilanggar. “Dari hasil observasi YLKI, banyak yang tidak memakai patokan tersebut. Karena, tidak ada sanksi apa pun yang mengancam perbuatan mereka itu,” tukasnya.
Menanggapi alasan dari pihak SCTV dan Indosiar, yang diutarakan oleh para manajer humas mereka, yakni Budi Dharmawan dan Gufron Sakaril, (Warta Kota, 20/12), Tini mengatakan alasan itu hanya dalih semata. “Bisa saja itu dalih mereka bahwa iklan yang memotong tayangan di tengah-tengah acara itu sekalian buat sensor atau untuk menahan remote control pemirsa agar tidak pindah ke saluran televisi lain.
Saya tahu benar, Lembaga Sensor Film (LSF) umumnya memotong adegan kekerasan atau porno. Lain dengan iklan yang memotong film di adegan apa saja. Dan dalih remote control dijadikan alasan, sehingga jumlah iklan justru sering lebih panjang dari acaranya,” ujarnya.
Sementara itu Pengamat Media, Veven SP Wardhana, juga mengungkapkan soal semakin besarnya tindak pelanggaran terhadap patokan 30 persen untuk tayangan iklan. Menurutnya, hal itu bisa terjadi akibat tidak adanya lembaga yang melakukan penghitungan yang mutlak mengenai peraturan 30 persen tersebut.
“Maka, pihak televisi dengan gampang mencuri jam tayang iklan. Contoh pada acara pertama mereka mencuri tiga menit dan terus berlanjut pada tayangan berikutnya, juga mencuri waktu waktu tiga menit. Dan tanpa disadari penonton, akhirnya akumulasi jam tayang iklannya melampui batas,” papar Veven.
Veven juga prihatin soal tayangan-tayangan kuis yang pertanyaan-pertanyaannya menjurus ke promosi produk, dan ini nyaris dilakukan semua stasiun televisi. “Ini sangat mengganggu konsumen dan para peserta kuis itu sendiri. Padahal etikanya, sponsor tidak boleh memasuki area tayangan,” tegasnya.
Sayangnya, tidak ada undang-undang yang mengatur persoalan iklan tersebut, dan jika dikaitkan dengan etika moral, tidak ada hukuman yang membuat pelaku jera, katanya.
Menurutnya, harus ada sebuah lembaga yang terdiri dari masyarakat sipil, untuk terus-menerus melakukan tekanan –termasuk lewat surat pembaca di media cetak –terhadap pihak media dan periklanan. Ia mencontohkan apa yang dilakukan para ibu-ibu di Amerika Serikat yang membentuk lembaga pemantau iklan, dan hasilnya efektif, ditunjukkan dengan berkurangnya tayangan iklan yang mengeksploitasi anak. “Jika tidak ada yang berinisiatif, media pun bisa mengambil alih tugas ini,” imbuhnya.
Bisa menuntut
Sementara itu pakar komunikasi JB Wahyudi menganggap pemotongan acara televisi tanpa mengindahkan kenyamanan pemirsa merupakan kesalahan penyelenggara.
“Mereka tidak mengindahkan hak konsumen penonton televisi. Masyarakat bisa menuntut melalui media watch, karena saya sendiri melihat persoalan ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan,” jelasnya.
Sebab apa yang dilakukan stasiun televisi, lanjut mantan Kepala Monitoring TVRI Stasiun Pusat Jakarta ini, semata-mata pertimbangan profit. Namun demikian, hendaknya pengelola televisi tidak boleh mengorbankan kepentingan pemirsa. Di balik kepentingan bisnis itu sebenarnya juga ada hak pemirsa untuk mendapatkan tayangan yang nyaman.
“TV mau melanggar hak-hak pemirsa semata-mata karena kepentingan bisnis. Karena iklannya banyak, tidak peduli lagi kepentingan kenyamanan. Sehingga etika siaran pun dilanggar seenaknya,” jelas Wahyudi.
Seiring dengan perkembangan dunia pertelevisian, dengan hadirnya 10 stasiun televisi swasta dan TVRI, Wahyudi menilai sudah saatnya dibentuk semacam Television Watch yang tugasnya memantau perkembangan pertelevisian. Badan pemantau itu bisa lebih independen mengawasi persoalan yang muncul di dunia pertelevisian. (yus/agi)

Add comment November 18th, 2008

825 orang berpose telanjang


satulelaki.com - Para pembuat film di Korea Selatan siap meluncurkan film yang dibintangi ratusan bintang film telanjang. Film yang bertemakan tentang kerusakan lingkungan ini menggambarkan situsi dan kondisi manusia saat ini.
Film yang penuh dengan karya seni dan kiasan ini menggunakan 825 aktor telanjang sebagai bintangnya. Dalam film Mago ini, seluruh tubuh para aktor dan aktris tersebut dilumuri lumpur dan polusi. Penggambaran ini dibuat secara erotis artistik berdasarkan mitos masyarakat Korea tentang kehidupan manusia yang jatuh dari surga dan rusaknya kehidupan modern.
Ratusan pemain film amatir termasuk 100 diantaranya wanita ini direkrut dari beberapa perguruan tinggi di sana. Film ini tengah menjadi bahan perbincangan menarik mengingat film nudis relatif jarang di negara tersebut apalagi dengan ongkos produksi yang rendah.
Para pemain hanya melakukan beberapa dialog di tengah monolog puitis selama 80 menit film berlangsung. Tujuan film ini adalah untuk menggambarkan kehidupan alami di surga pada saat bumi dan manusia masih alami.
Sayangnya, masih ada pihak-pihak yang kurang menyetujui dengan adanya unsur nudis ini. Menurut sang produser Kang Byung-soo, untuk menggambarkan kealamian alam pada mula kehidupan maka mereka harus telanjang. “Tapi tentu saja bukan untuk tujuan komersial, saya tidak akan membuat film ini jika hanya untuk uang semata,” tegasnya.
Sungguh memerlukan waktu dan persuasif yang tidak mudah untuk meloloskan film ini dari sensor. Jangankan badan sensor, para pemainnya sendiri banyak yang mendapat larangan dari orangtua maupun teman dekat ketika akan berpose telanjang di layar lebar.

Add comment November 5th, 2008

Sinetron Remaja yang Menjual Tampang


Cerita sinetron bertema remaja bertambah lagi. Tetapi formula cerita nyaris tak berubah meskipun diproduksi oleh pihak yang berbeda. Intinya berkisar pada percintaan, konflik, dan tentu saja wajah cantik, ganteng dan menarik.
Resep manjur tersebut ternyata masih digunakan oleh rumah produksi Prima Entertainment untuk sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta (STJC). Sinetron yang disutradarai oleh Firman Triyadi itu ditayangkan SCTV setiap Minggu pukul 19.00 WIB mulai 14 April 2002. Skenarionya digarap oleh Lintang Pramudya Wardani.
Kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini, Sutradara Firman mengatakan, para pemain yang dipilih untuk STJC sudah merupakan pilihan yang tepat. Dengan tema cerita remaja tersebut, masing-masing pemain sudah dianggap cocok untuk membawakan tokoh yang diperankan.
“Saya bekerja sebagaimana sutradara yang lain. Ketika mendapatkan tawaran menggarap sinetron ini, saya mempelajari apa yang ada. Saya memandang pekerjaan ini sebagai industri. Saya mempelajari cerita, pemain, kru, peralatan dan lain-lain. Semuanya saya pelajari dulu, dan menurut saya rangkaian konsep yang ditawarkan Prima cukup menggairahkan,” kata Firman.
Pihak Prima Entertanment memang menyeleksi banyak orang untuk mendapatkan para pemain baru di STJC. Dari hasil casting puluhan calon, Prima akhirnya memilih Roger Danuarta, Ikhsan Muhammad dan Jonathan. Tetapi fokus dan nilai jual STJC tetap mengandalkan artis muda yang populer seperti Indra Brugman dan Leony. Selain itu, sinetron ini juga diramaikan oleh artis-artis populer lain, seperti Adi Bing Slamet dan Peggy Melati Sukma.
Sementara itu, Manajer Humas SCTV Budi Darmawan mengatakan, kehadiran sinetron remaja saat ini tidak dapat dimungkiri sebagai tayangan yang sedang tren. “Bukan sekadar ikut-ikutan, namun penayangan jenis sinetron yang sedang disukai merupakan ikhwal yang wajar untuk memuaskan pemirsa,” katanya.
Sejak awal April lalu, SCTV bahkan mulai menjadikan tayangan FTV Jumat sebagi FTV remaja. Berikutnya, Layar Mini Seri (LMS) juga mulai mengkhususkan tema pada persoalan-persoalan remaja.
Tetapi STJC juga mendapat tudingan menjiplak konsep cerita Meteor Garden yang ditayangkan Indosiar. Sebagian besar alur cerita mempunyai kemiripan yang cukup dekat.
Barangkali segmen dan cerita sinetron STJC ini juga mempengaruhi banyak pertimbangan artistik. Dengan cerita yang mengambil latar belakang kampus elit, produser memang sulit menghindar dari formula yang stereotip.
Dengan tema yang menyinggung sedikit pertentangan kelas, sebagian pemainnya tentu harus berpenampilan sebagaimana layaknya orang berada. Logika selanjutnya tentu saja orang kaya mesti cantik, ganteng dan keren. Empat anggota geng pemuda yang diperankan Indra, Roger, Jonathan dan Steve bakal terlihat seperti itu.
Meskipun diimbangi oleh tokoh Triana sebagai mahasiswi yang sederhana, cerita menggambarkan karakter umum mahasiswa yang sombong dan tukang pamer. Atribut pakaian bagus, benda-benda mahal dan mobil mewah bisa ditemukan dengan mudah di STJC. Belum lagi polesan tata rias pemain figuran yang terkesan agak berlebihan.
Tetapi, sutradara Firman Triyadi berpendapat, kesan berlebihan itulah yang memang justru ingin ditonjolkan. Di beberapa adegan, tokoh Oni misalnya bakal tampil secara karikatural. Oni tak segan berteriak-teriak di tengah jalan, atau marah-marah dengan segala macam gaya.
“Pada saat-saat tertentu, sejumlah pemain akan tampil secara berlebihan. Dengan demikian, kami berharap bisa menarik perhatian penonton. STJC tidak hanya menyuguhkan konsep komedi situasi saja. Sinetron ini menciptakan gaya permainan yang berlebihan,” kata Firman.
STJC mengangkat cerita kehidupan remaja sekolahan yang sarat dengan persoalan sekolah, cinta dan pergaulan sesama remaja. Dalam cerita ini, Oni yang diperankan Leony tampil sebagai gadis yang pandai bergaul dan pintar meskipun berasal dari keluarga yang biasa saja

FILMOO

Features

Kode Etik dalam Menonton Film di Bioskop

By Dave45  |  Aug 19, 2010
Bagi pecinta film sejati, menonton di bioskop merupakan suatu kebiasaan yang cukup menggembirakan, terutama film yang akan Anda tonton merupakan film yang sudah cukup lama ditunggu.
Namun coba bayangkan bila ada film seperti kriteria di atas, namun saat menontonnya, Anda justru terganggu oleh suasana tidak mengenakan di dalam bioskop.
Ini bisa dibilang penting, dalam arti, mungkin sebagian dari kalian belum begitu mengerti. Jadi tak ada salahnya membaca feature saya kali ini, yang saya anggap cukup edukatif – namun masih tetap mengibur. Bila ada kekurangan dalam tulisan ini, boleh pembaca tambahi komentar atau saran di bagian bawah. Sedangkan bagi yang suka lupa, mungkin artikel ini boleh dicetak.
Berikut adalah yang saya maksud:
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopBiasakan dengan budaya mengantri dan jangan menyela pada saat membeli tiket. Mungkin ini sudah sering terdengar, namun masih saja ada yang suka menyela.  Bahkan kadangkala, hanya gara2-gara segelintir orang saja bisa membuat kita tidak mendapatkan tiket.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopUntuk film yang kalian duga bakal ditonton banyak orang, coba untuk membeli tiket dari awal. Gunakan sistem pembelian tiket online yang sekarang sudah mulai ada di bioskop-bioskop kesayangan Anda.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopKita tinggal di kota di mana kata ‘macet’ sudah sering terdengar. Jadi, cobalah bersiap beberapa saat sebelum film dimulai, supaya tidak telat. Bagi pecinta film, satu adegan yang terlewatkan cukup menganggu jalannya cerita. Oh ya, belum lagi orang yang datang telat kadang kala melewati bagian depan tempat duduk kita, yang bisa menghilangkan konsentrasi dalam menonton.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopPLEASE, jangan mengobrol bila sedang berada di bioskop. Bioskop adalah tempat untuk menyaksikan sebuah film. Bila ingin berisik, silakan cari tempat nongkrong terdekat. Atau, apabila Anda tidak mengerti apa yang sedang terjadi (alur/cerita) dalam film itu, boleh dibahas setelah film tersebut selesai (ini termasuk orang yang suka menggunakan handphone untuk berbicara tentang urusan rumah tangga, kerjaan, bahkan gosip).
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopPLEASE, matikan telepon, terutama yang memakai BlackBerry. Bunyi-bunyian yang menganggu dan juga kilauan lampu di handphone, bagi sebagian orang sangat menganggu. Kita tidak mau tahu kalau kalian mempunyai BlackBerry jenis terbaru. Solusi terbaik apabila Anda takut ada telepon penting dari boss, pacar, atau selingkuhan, adalah menggunakan fitur vibrate/getar. Lalu bila Anda memutuskan untuk menerima telepon tersebut, boleh keluar dahulu dari bioskop (tidak perlu lari, nanti jatuh lho :P).
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopDi masa kecil atau muda dulu, mungkin popcorn bukan saja untuk dimakan, tetapi bisa dipakai untuk lempar melempar di bioskop. Ini sangat menganggu dan tidak dewasa. Masih banyak orang yang tidak mampu makan, sayang kalau ada makanan yang dibuang-buang. Ya, sekali2 waktu boleh juga bermain lempar-lemparan, namun hanya kepada teman-teman saja. Atau, lihat kondisi tempat tersebut. Apabila semua penontonnya anak kecil, perang popcorn mungkin diperbolehkan, tapi hati-hati, jangan sampai kena om galak di sebelah.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopJika saat menonton, ada yang terpaksa membawa anak kecil, mungkin ini cukup menganggu. Saya tidak sedang berkata bahwa membawa anak kecil tidak diperbolehkan. Namun mengajak anak kecil menonton film yang bukan diperuntukkan buat anak kecil, serta sudah melewati jam tidur mereka, ini sangat merugikan. Di Indonesia memang batasan umur film sudah tercantum, namun tidak ada pembatasan usia pada saat membeli tiket.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopJangan membawa makanan dari luar, terutama yang mengandung bau tajam. Peraturan bioskop untuk tidak membawa makanan dari luar bukan untuk dilanggar. Hanya saja sekarang ini peraturan tersebut hanyalah berguna untuk meraup untung dari penjualan makanan/minuman di bioskop, yang harganya cukup mahal (para pemilik bioskop, apa kalian membaca ini?).
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopApa ada yang merasa mempunyai bau kaki? Jangan melepaskan sepatu Anda. Ini berlaku juga buat yang tidak mempunyai bau kaki.
Kode Etik dalam Menonton Film di BioskopJangan menaruh kaki di atas tempat duduk di depan Anda. Selain itu tidak sopan, mungkin ini sudah diajarkan di bangku TK dan kalian lupa. Juga kadangkala kita suka mendapatkan tendangan kaki dari belakang. Ini cukup mengganggu. Kalian bukan sedang berada di dunia Inception.
Nah, sudah selesai membaca dan mempelajarinya? Boleh memberi tahu teman-teman kalian (terutama yang terkenal dengan “budaya kurang sopan”-nya), untuk membaca artikel ini dan jika nanti menonton lagi, dapat berperilaku lebih manis. Bila tidak, dan saya menemukan Anda duduk di sebelah saya, bersiaplah untuk saya ceramahi (tentunya di luar bioskop).
Kutunggu kalian dalam bioskop… Namun kini, dengan tata krama menonton.

Artikel Per"FILM"an

l
 
9

Kronika

Kejadian yang Pernah Terjadi Pada Tanggal 31 Januari
Selengkapnya...


5 er 43bb

KLIPING ARTIKEL

Judul  : Kebijakan yang berubah-ubah
Isi  :







Betapa pentingnya film dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah . Ada Penetapan Presiden No 1 Th 1964  tentang Pembinaan Perfilman  dengan jelas disebutkan mengingat pentingnya fungsi film dalam usaha mencapai tujuan revolusi. Tugas Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan Dengan Rakyat mengkoordiasikan pengimporan , pembuatan , pengedaran film dan pengawasaannya  . Hebatnya lagi untuk urusan film ini  Menko ini langsung di bawah presiden.

Lewat Instruksi  Presiden No 012 tahun 1964,   Pembinaaan Perfilman ,  tetap di bawah Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan yang juga dipasrahi pengendalian , pengawasan dan pertanggungjawaban atas panitya sensor film dari Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Yayasan Dana Film dari Menteri Perdagangan . Pengimporan, pengekporan, pembuatan dan peredaran film harus mendapat izin dari Menpen. Dengan jelas disebutkan pula bahwa film Indonesia harus  menjadi pembela , pendukung  penyebaran dasar-dasar dan ideologi Negara. Ini mempertegas bahwa antara film dan politik ada kaitan yang erat..

Menpen B.M.Diah (1967 – 1970)

Karena film di bawah naungan Menteri Penerangan, maka boleh dikata setiap menteri mengeluarkan kebijakan. Contohnya ketika masa  itu ekonomi Indonesia merosot sampai titik  terendah, maka dibuka lebar kran impor film , namun sekaligus memanfaatkan film impor ini untuk membantu tumbuhnya film Indonesia. Dampaknya semakin banyak importir film pasti terjadi persaingan dan meliat peluang ini banyak yang tiba-tiba berubah haluan ingin jadi importir. Persoalan pun timbul karena waktu itu bebas mengimpor sehingga terjadi rebutan. Bahkan ada importir mengincar film yang sama, meskipun peraturan pada waktu itu tidak  memungkinkan. Dengan bertambahnya film bertambah pula gedung bioskop dan rakyat di daerah dapat menikmati hiburan baik tontonan  sehat maupun yang tidak! Pada tahun 1967 , menjelang hari kemerdekaan, diadakan FFI, namun tidak ada film terbaik yang terpilih.

Film impor dikenakan ‘sumbangan wajib’ atas nama ‘sumbangan film impor untuk rehabilitasi film nasional , yang juga dikenal sebagai  ‘saham produksi’ sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap judul film impor dan hanya boleh memasukkan 2 copy film. Sumbangan atau pun pungutan ‘sukarela terpaksa’ ini dikelola oleh Yayasan Film sedang pembuatan film percontohan dibiayai oleh dana tersebut diatur oleh Dewan Produksi Film Nasional  (DPFN) . Kebijakan ini memang mempunyai dampak  berkurangnya film asing, namun belum signifikan..  Pada waktu itu jumlah gedung bioskop mulai bertambah dan merambah sampai kota-kota kecil di daerah sehingga masyarakat mendapat hiburan dan sekaligus melupakan kesulitan hidup. Namun tetap terasa pedih bila membandingkan. film import berjumlah 459 pada tahun 1968 tetapi film ‘awak’ cuma 8 judul..

 Ada 4 film yang dibuat oleh DPFN, yaitu Mat Dower dan Nyi Ronggeng – yang kurang berhasil baik dari segi filmis maupun bisnis.  Walau demikian  terobati dengan film Apa Yang Kau Cari Palupi, yang berhasil menjadi The Best Picture dalam Festival Film Asia  tahun 1970 dan Si Jampang Mencari Naga Hitam yang berhasil menjadi film box office .Indonesia menjadi salah satu penggagas ide adanya Festival Film Asia pada tahun 1955.   Dalam kurun  3 tahun  ada 50 produksi film nasional, artinya tiap tahun lebih kurang 16 film diproduksi Untuk menolong perkembangan film Indonesia yang kalah bersaing dengan film impor, ada aturan mewajibkan  diputarnya film Indonesia  paling tidak satu kali dalam sebulan di bioskop golongan A, B 1 dan B II. Kalau bioskop golongan C sekurang-kurangna 4 minggu dalam 6 bulan. Artinya setiap bulan ada peruntukan waktu putar bagi film negeri sendiri. Bahkan semua importir harus membeli ‘saham produksi’. Paksaan halus ini menguntungkan kemajuan film nasional walau masih tetap tersendat.  Kebijakan demi kebijakan mengalir dan harapan majunya film Indonesia agar menjadi raja di negeri sendiri , namun kenyataannya belum  juga menggoyah dominasi film asing, yang banyak mengusung kekerasan dan seks

 Menpen Boediardjo (1971 – 1974 ) 

Pada masa Pak Boediardjo, kebijakan berganti lagi .Kali ini  atas nama  kemajuan film dalam negeri, ditetapkan quota film impor setiap tahun yang membatasi jumlah judulnya , namun jumlah  copy bertambah dari 2 menjadi 4 . Pak Budiardjo membentuk Badan Koordinasi Impor Film ( BKIF ) dengan 3 kelompok yaitu Mandarin, Eropa-Amerika dan Asia Non Mandarin, karena film asal negara ini sudah merambah di Indonesia dan disenangi penonton. Dewan Produksi Film Nasional ( DPFN ) dibubarkan karena film-film yang dibuat kualitasnya tak sebagaimana diharapkan tetapi  menggunakan  biaya banyak!

Yang memacu meningkatnya produksi film nasional adalah terbitnya SK Menpen No 71  tentang Modifikasi Dana SK 71 yaitu dengan memanfaatkan dana  untuk memberi kredit produksi untuk setiap judul film Indonesia yang memenuhi persyaratan sebesar Rp 7.500.500 ( Tujuhjuta limaratus ribu rupiah ). Memang upaya ini amat bagus dan menolong sekali serta menjanjikan,  namun sebagaimana biasa di dunia perkreditan di Indonesia , selalu ada dana yang macet dan kredit tidak kembali! Bagaimanapun juga kebijakan Menpen  merupakan peluang bagi film Indonesia untuk berkembang dan import film juga berkurang meskipun dalam jumlah tak signifikan.  Patut dicatat  adanya perkembangan pertumbuhan bioskop yang semakin jauh masuk sampai kota-kota kecil di daerah yang menjadi tempat bagi penggemar film Indonesia dan menjadi ajang hiburan murah meriah bagi rakyat.

Sementara itu FFI diadakan kembali pada tahun 1973. Ini berarti setelah 6 tahun absent dan diniatkan FFI akan diselenggarakan setiap tahun . Kali ini   piala untuk untuk FFI diberi nama CITRA.. Yang memilih nama Citra adalah Presiden  Suharto, yang bermakna fajar harapan yang diharapkan akan menumbuhkembangkan perfilman Indonesia. Film Perkawinan terpilih  sebagai Film Cerita Terbaik, Nayak dipilih sebagai Film Non Cerita dan Tapol Pulau Buru sebagai pemenang dalam katagori film Non Cerita Hitam Putih . Dipilihnya film Tapol Pulau Buru merupakan keberanian memproduksi sesuatu yang biaasanya tabu dan  ‘tanda’ bahwa kita harus berani menghadapi kenyataan bahwa di pulau kecil dan terpencil ada saudara-saudara kita yang dibuang sebagaimana Belanda memilih Boven Digoel untuk mengasingkan para perintis kemerdekaan, sebelum tahun 1930. Piala Citra ini sampai sekarang menjadi piala paling bergengsi di dunia perfilman kita dan insan film berusaha untuk meraihnya . Nama Citra ini juga pernah ada dalam perfilman kita. Usmar Ismail – empu film -pernah membuat drama Citra yang kemudian difilmkan dengan judul yang sama .Theme song  diciptakan oleh musisi besar, yaitu  Cornel Simanjuntak

Menpen Mahuri  ( tahun 1975-1977 )         

Di tahun 1974  sampai dengan 1992 FFI diadakan  secara berturut-turut setiap tahun. Di antara kota-kota yang pernah menjadi ajang FFI adalah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Ujung Pandang , Palembang, Semarang, Jogyakarta dan Denpasar. Dengan tidak memusatkan FFI di Jakarta berarti memberi kesempaan daerah  untuk mendorong pebisnis daerah lebih melirik peluang bisnis di bidang perfilman dan masyarakat juga mendapat peluang bertemu bintang dan insan perfilman. Ini prestasi yang luar biasa dan mempunyai makna kesinambungan FFI. Namun setelah ini terjadi kevakuman lagi…

Kebijakan demi kebijakan tak pernah abadi dan selalu diupayakan perbaikan. Artinya selalu ada perubahan . ‘Wajib setor saham produksi’ diubah menjadi ‘wajib produksi’. Aturannya untuk dapat memasukkan 5 judul film impor harus memproduksi dulu 1 film Indonesia. Secara bergurau disebut wajib 5:1. Kemudian  diperketat menjadi 3 : 1. BKIF dibubarkan dang anti nama jadi Konsursium . Diubah konsorsium  dari 3  menjadi 4 dengan menetapkan kelompok Eropa Amerika I dan II. Tersirat bahwa semakin banyak ( walau dibatasi ) importir film dari Amerika, dan kebijakan ini juga bisa ditafsirkan  berbagi rejeki antar importir. Menteri Mashuri  menghentikan kebijakan ‘wajib setor saham produksi’ tetapi  sebagai gantinya mewajibkan importir film memproduksi film Indonesia. Walau ada kewajiban  membuat 1 film , jumlah judl tetap dibatasi dengan quota . Di bawah Menpen Mashuri  ada kesepakatan Kebijakan 3 Menteri ( Menpen, Mendagri dan Mendikbud ) tentang wajib putar dan wajib edar film Indonesia di bioskop.  Karena ada kewajiban dan keharusan, mau tak mau film Indonesia harus diputar di gedung bioskop . Namun karena  bisnis ya  masih  mendahulukan memutar film asing yang laris dibanding film nasional. Kewajiban memutar film Indonesia dilksanakan sekedar memenuhi prosedur, dan tiga - empat hari kemudian film Indonesia diturunkan lagi dan diganti  film asing! Dalam hitungan bisnis memang  film impor   jauh lebih laris dan menguntungkan  daripada susah-susah membuat film Idonesia.Tak heran bila film nasionalnya ya asal jadi saja. Ya, pebisnis mana yang mau rugi?

Bila membandingkan  antara film asing dan Indonesia pada kurun waktu tahun

1974 -  1980 : Film Indonesia 507 dan film asing 2317 , artinya film Indonesia kurang dari seperempatnya film asing. Hal ini menggelitik nurani para insan film yang khawatir melihat perkembangan film impor. Rupanya penonton senang film yang tidak Indonesiawi yang  marak dengan adegan sex dan kekerasan dan keinginan pasar ini diikuti oleh sebagian produser film kita.  Pada akhir tahun 1980 MMPI (Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia) yang anggotanya terdiri dari  PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia), PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) KFT (Kesatuan Karyawan Film dan Teve),  terusik dan tumbuh keiinginan mencegah perkembangan yang tak sehat ini. Insan film harus punya Kode Etik Film. Apalagi dirasa adanya tumpang tindih antara BSF , dan ketidak taatan terhadap peraturan dari sebagian insan film . Ada film yang sudah dipotong tetapi disambung lagi, atau penailan batas  umur tak ditepati oleh pengusaha bioskop

 Pada tahun 1981 untuk pertama kali diadakan seminar Kode Etik Produksi Film Indonesia di Jakarta oleh insan perfilman .Dari seminar itu mengental ide   tentang  pentingnya Kode Etik Film , agar dapat meminimalkan dampak tontonan yang ranum dengan sex.  Dengan kode etik diharapkan  para insan film sejak  awal produksi  sudah menerapkan kode etik dan mampu menyaring sendiri  , sehingga adegan yang tidak Indonesiawi tak perlu digunting oleh Badan Sensor Film karena sudah ditiadakan oleh sutradara dan produser. Dengan demikian kreatifitas yang dianut oleh insan kreatif tak akan  dipasung .

Seminar menghasilkan 5 butir pemikiran yang menjadi jiwa  insan perfilman,  yaitu:

§         Film Indonesia seharusnya memiliki tema sentral mengenai situasi dan kondisi manusia Indonesia yang menjadi sifat dan ciri khas kepribadian dalam lingkungan yang wajar.

§         Film merupakan hiburan yang membuat luhur pikiran ,mental, rohani dan cita-cita .

§         Film sebagai produksi kebudayaan dapat mendorong masyarakat untuk memelihara dan memupuk kebudayaan yang dimilikinya sebagai proses humanisasi..

§         Larangan terhadap penyajian adegan-adegan yang berefek pada penurunan nilai-nilai moral penonton.

§         Dalam penampilan kontradiksi dramatik antara kebaikan dan kejahatan perimbangan jumlah adegan minimal harus sama.

Kode Etik yang dihasilkan  juga dimaksudkan untuk menjaga susila manusia Indonesia. Tercermin aturan mana yang boleh dan mana yang harus dihindari karena bisa menyinggung tata susila dan budaya Indonesia.

§         Kesucian lembaga pernikahan dan rumah tangga harus dijunjung tinggi.

§         Tidak membenarkan dan menganggap wajar hubungan seks liar/bebas di luar        pernikahan yang sah..

§         Dikecualikan apabila  adegan perzinahan ( hubungan seks di luar hukum) sangat diperlukan untuk membangun  konstruksi dramatik. Namun adegan ini tidak boleh disajikan dengan terang-terangan namun harus diungkapkan  secara artistik  dan teknik dalam bentuk  metafora.

§         Dilarang dengan terang-terangan menyajikan nafsu birahi (ciuman merangsang dengan mulut terbuka, pelukan penuh hawa nafsu, sikap dan perbuatan yang menimbulkan rangsangan seks yang rendah).

§         Dilarang menampilkan adegan rayuan untuk melakukan hubungan seks/perkosaan secara terinci , kecuali jika terpaksa demi konstruksi dramatik namun  harus berfungsi bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan akibat buruk ( bagi yang menirunya).

§         Dilarang adegan tarian/gerak-gerik/isyarat tubuh yang menggugah asosiasi penonton pada kegiatan seksual yang menimbulkan kesan kecabulan.

§         Dilarang menyajikan adegan dengan pakaian terlalu minim yang dapat merangsang nafsu birahi.

§         Dilarang menyajikan adegan telanjang bulat, sungguhpun dalam bentuk samar-samar, bahkan dalam bentuk imajinasi yang ditampilkan melalui reaksi yang tidak senonoh para pelakunya.

§          Dilarang menampilkan adegan penelanjangan yang tidak perlu dan tidak senonoh termasuk kehidupan nyata dari orang pribumi suatu negara asing (kecuali untuk film pendidikan dan dokumenter, dengan syarat tidak menimbulkan kesan memuakkan).

§         Dilarang menampilkan cara dan teknik pelacuran serta perbudakan wanita (kecuali dalam konteks kutukan dan harus ditampilkan dengan metode simbolis ).

§         Dilarang menampilkan aborsi sebagai tema cerita (kecuali dalam konteks pencegahan, kutukan dan ditampilkan dengan metode simbolik). Tidak boleh disajikan sebagai bahan komedi.

§         Dilarang menampilkan adegan-adegan : seksual dalam kamar tidur; hukuman mati; operasi pembedahan serta kelahiran bayi; cara penyuntikan atau penggunaan narkotika (apabila terpaksa demi tuntutan cerita harus dengan penuh pertimbangan dan hati-hati).

§         Dilarang menjadikan kesehatan seks dan penyakit kelamin sebagai tema sentral sebuah cerita film (kecuali untuk tujuan edukatif).

§         Dilarang menampilkan alat seks atau kelamin, ketelanjangan dalam wujud nyata atau dalam bentuk imajinasi. Bentuk tubuh dilarang ditampilkan secara berlebihan dan tidak senonoh (kecuali untuk bayi dan anak-anak di bawah umur).

§         Kelainan seks (hubungan seks tidak wajar/murtad) hanya boleh ditampilkan secara terselubung. Kehidupan seks hewan dilarang, kecuali untuk tujuan edukasi.

Karena Kode Etik disusun sendiri oleh para praktisi dan seniman film tentu saja diharapkan ditaati dan bila dilanggar , akibatnya akan menimbulkan beban moral. Apabila   Kode Etik Produksi Film Indonesia dilaksanakan dengan jujur, benar dan nalar, maka dijamin klasifikasi film Indonesia akan terjadi secara wajar dan alamiah, tidak perlu diatur-atur lagi. Tetapi kenyataannya toh masih ada  yang tak menaati kode etiknya sendiri, bahkan merasakan bahwa regulasi akan mengekang kreatifitas, sebab  film sudah memasuki area bisnis yang menjanjikan  dan harus berani bersaing dan meniru apa yang digemari  meskipun berlawanan dengan Kode Etik yang dibuat sendiri. 

 Menpen Ali Murtopo (1978 – 1983)

Pak Ali memang seorang ‘idealis dan nasionalis sejati ‘. Ada ketentuan bahwa film Indonesia harus Kultural Edukatif. Tentu saja tafsir kultural edukatif bisa bias . Semua pruduser pasti merasa film yang dibuatnya adalah film yang cultural edukatif. Wajib produksi dihapus namun sebagai gantinya dikenakan wajib sumbang atas nama Dana Sertifikat Produksi sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi tiap judul film yang diimpor. Uang ini untuk meningkatkan apresiaasi film sekaligus juga untuk membiayai produksi film percontohan. Pada masa itu ditetapkan  Pola Dasar Pembinaan & Pengembangan Perfilman Nasional ( P4N).  Kita lihat di tahun  1983 , diproduksi antara lain film Apanya dong (Inem Film) , Aryo Penangsang (Cancer Mas Film) Banteng Mataram (Kanta Indah Film) Barang Terlarang (Rapi Film), Budak Nafsau (Soraya Intercine Film) Cinta Semalam ( Inem Film) Durjana Pemetik Bunga (PT Inem Film) Gepeng Mencari Untung (Cipta Permai Indah Film, Ke Ujung Dunia (Katarindo Citra Gemilang) dan lain-lain. 

Menpen Harmoko ( 1983-1996 )

Lepas dari Menpen Ali Moertopo , diganti Menpen Harmoko yang memegang rekor paling lama (selama 13 tahun dari 1983–1996) menjadi menteri.. Bung Moko  dikenal  dekat dengan rakyat dan mampu menjalin komunikasi sampai ke pelosok desa , maka tak heran bila masyarakat di pelosok bisa menikmati film dari bioskop keliling yang memutar film Indonesia. Dipopulerkan jargon film Indonesia harus bersifat Tontonan yang sehat sekaligus Jadi Tuntunan. Dana Sertifikat Produksi yang semula Rp 2,5 juta diubah menjadi Rp 3. 500.000 (Tiga juta limaratus ribu rupiah) dan masih pula dipungut Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap tambahan copy film jumlah maksimal 10 copy. Apa makna tambahan copy ini ? Berarti bahwa film impor masih tetap banyak yang menggemarinya dan jumlah bioskop juga bertambah., Walau diupayakan quota film impor dibatasi tetapi toh  perkembangan film dalam negeri  masih kalah jumlah,    

Adanya  Festival Film Indonesia  dipercaya bisa  menjadi pemacu dan pemicu tumbuhya perfilman Indonesia , maka diupayakan terselenggara secara teratur. Karena itu ada Panitya Tetap ( Pantap ) FFI. Dengan demikian diharapkan festival film  dapat direncanakan dan dilaksanakan secara teratur pula.  Dengan upaya ini  apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia secara pelan meningkat. Diadakan juga kerjasama sesama anggota negara Asean, bahkan pada waktu itu kebijakan perfilman kita menjadi model bagi sesama Negara Asean. Mulailah rakyat menyukai film Jepang yang membawa  warna baru, Thailand, dan produk Asia lainnya. Dewan Film Nasional dilanjutkan dan diberdayakan karena film mulai terasa getarnya untuk pembangunan bangsa…Ternyata jumlah film Indonesia juga secara bertahap meningkat. Di samping ini kebijakan yang ditrapkan juga secara tidak langsung  menyebabkan semakin kukuh bahkan dikendalikan oleh group.

* Portal Homepage Jurnalistik Online > Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi Umum

Dalam mata kuliah ini, akan dibahas Konsep dasar Jurnalisik Online Karakteristik Jurnalistik Online Prinsip Dasar Jurnalistik Online Internet sebagai multimedia Website dan Blog Web Master Web Design Media Online/ Portal Berita, Content Editor, Cyber Crime dan Cyber Law

Tujuan

a)       Umum  :          
Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami seluk beluk jurnalistik online dan mampu merancang pembuatan media online sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik

b)       Khusus
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan  pengertian, sejarah dan perkembangan serta mengidentifikasikan Masa Depan Jurnalistik
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan karakterisik, serta Kelebihan & Kelemahan Jurnalistik Online
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan proses pencarian dan penulisan berita online serta menjelaskan faktor keamanan & kepercayaan berita online dan prinsip dasar Lainnya
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan perkembangan internet dalam dunia Jurnalistik
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan perkembangan, jenis-jenis dan fungsi website dan blog seta mampu membuat website & blog
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, modal dasar dan software yang dibutuhkan dalam web master
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu merancang lay out dan web design
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu mengelola portal berita dan membuat site map
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan alur kerja content editor
·        Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan perkembangan cyber law

Metodologi

Perkuliahan ini dilakukan dengan menggunakan metode yaitu : kuliah, diskusi, presentasi dan tugas terstruktur

Referensi dan Bahan Kuliah

NO
PENGARANG
JUDUL BUKU
PENERBIT / TAHUN
1
Dadan Sutisna
7 Langkah Mudah Menjadi Webmaster
Transmedia, Jakarta, 2007
2
Gregory Gromov
Roads and Crossroads of Internet History
1995
3
Walt Howe
A Brief History of the Internet
2005
4
Thomas L Frietman
The Word is Flat
2004

Pengajar dan Materi Kuliah

No.
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
WAKTU
Pengajar
1
Konsep dasar Jurnalisik Online
·         Pengertian Jurnalistik Online
·         Sejarah dan Perkembangan Jurnalistik
·         Masa Depan Jurnalistik
Minggu
Ke 1

3 jam



2
Karakteristik Jurnalistik Online
·         Karakterisik Jurnalistik Online
·         Kelebihan & Kelemahannya

Minggu
Ke 2

3 jam



3
Prinsip Dasar Jurnalistik Online
·         Proses Pencarian Berita Online
·         Proses Penulisan Berita Online
·         Faktor Keamanan & Kepercayaan Berita Online
·         Prinsip Dasar Lainnya

Minggu
Ke  3

3 jam




4
Internet sebagai multimedia
·         Sejarah Internet
·         Perkembangan Internet dalam dunia Jurnalistik
·         Unsur-unsur Internet
Minggu
Ke 4

3 jam




5
Website dan Blog
·         Perkembangan Website dan Blog
·         Jenis-Jenis Website & Blog
·         Fungsi Website dan Blog
·         Tahap Pembuatan Website & Blog

Minggu
Ke 5-6

6 jam




8
Media Online/ Portal Berita
·         Pengertian Media Online/ Portal Berita
·         Unsur-Unsur dalam Mengelola Portal Berita
·         Sumber Pendanaan
·         Site Map
Minggu
Ke 7-8

6 jam








6
Web Master
·         Ruang Lingkup Web Master
·        Modal Dasar Web Master
·        Software yang Dibutuhkan
·        Istilah-Istilah dalam Web Master
Minggu
Ke 9-10

6 jam


9.
Content Editor
·         Pengertian Content Editor
·         Unsur-Unsur Content Editor
·         Alur Kerja Content Editor
Minggu
Ke 11-12

6 jam






7
Web Design
·         Fungsi dan Tujuan Web Design
·         Pengertian Design dan Lay Out
·         Prinsip Dasar Web Design
·         Merancang Lay Out dan Web Design
Minggu
Ke 13

3 jam




10
Ciber Law
·         Pengertian Cyber Law
·         Perkembangan Cyber Law
·         Kasus-Kasus Cyber Crime
Minggu
Ke 14

3 jam




Evaluasi

Nilai akhir merupakan gabungan dari:
Nilai Tugas Terstruktur                     :  20 %
Nilai UAS                                        :  35 %
Nilai UTS                                        :  35 %
Nilai Keaktifan Mahasiswa   :  10 %

Adapun distribusi nilai akhir adalah sebagai berikut :
Nilai Angka
Nilai Huruf
Bobot Nilai
80 – 100
A
4,00
75 – 79
A-
3,75
70 – 74
B+
3,50
66 – 69
B
3,00
62 – 65
B-
2,75
58 – 61
C+
2,50
55 – 57
C
2,00
51 – 54
C-
1,75
47 – 50
D+
1,50
44 – 46
D
1,00
00 – 43
E
0,00